ESAI: Kebijakan APBN Menghadapi Kenaikan Harga Komoditas Pangan dan Energi

 

(Kenaikan Suku Bunga diperlukan Untuk Mencegah Kenaikan Ekspektasi Harga dan Meningkatnya Arus Keluar Modal)

Pertumbuhan ekonomi global dari hari kemarin semakin jatuh hal ini sama dengan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik yang semakin melambat sebagai dampak berkelanjutan dari invensi Rusia ke Ukraina ditambah lagi pasca pandemi ekonomi Indonesia belum bangkit sepenuhnya.

Pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik semakin menurun daripada proyeksi awal. Pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik melambat 4,2% dan lebih lambat dari pertumbuhan 6,5% pada tahun 2021 dan bahkan IMF memperkirakan bahwa pada tahun 2023 akan turun menjadi 4,6%..

Hal tersebut maka banyak resiko yang dapat terjadi oleh karenanya pengangkatan kondisi keuangan terkait dengan kenaikan suku bunga sentral di Indonesia dan harga komoditas yang melonjak karena perang Ukraina akhirnya memperparah limpahan pertumbuhan regional dari perlambatan ekonomi di Cina. Tidak hanya Indonesia namun bahkan kekuatan terbesar ekonomi di Asia Cina juga mengalami perlambatan signifikan pada kuartil kedua karena kebijakan nonCovid yang akhirnya mendorong penguncian untuk kota-kota besar dan pusat rantai pasokan, penguncian kota-kota tersebut mempengaruhi pasokan komoditas.

Karena pengurangan pasokan maka akan terjadi penurunan aktivitas akhirnya mencerminkan kemerosotan berkepajangan dan semakin intensif di sektor real estate yang akan berdampak pada mitra dagang regional seperti Jepang dan Korea. Apabila gangguan pasokan tersebut tidak ditangani maka pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat karena permintaan eksternal yang lebih lemah dan terdapat gangguan dari rantai pasokan dapat memperparah inflans.

Terlepas dari itu semua tanda-tanda rebound dalam kegiatan ekonomi telah muncul karena pembatasan pada mobilitas akibat pandemi telah dilonggarkan sehingga terdapat ketahanan manufaktur dan juga rebound dalam pariwisata yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia namun kita juga tidak bisa lepas begitu saja dari bayang-bayang kenaikan harga komoditas dan juga energi.

Sebagian besar ekonomi negara berkembang di Asia telah mengalami arus keluar modern yang setara dengan tahun 2013 oleh karena itu saat Federal Reserve mengumumkan akan mengurangi pembelian obligasi yang akhirnya menyebabkan imbal hasil obligasi  global meningkat tajam. Arus global terbesar yakni ada di India sebesar 23 miliar US Dollar sejak invansi Rusia ke Ukraina hal ini pula berdampak pada negara-negara maju di Asia seperti Korea dan provinsi Taiwan di China yang akhirnya mendorong kenaikan suku bunga dan ketegangan geopolitik. Pada kondisi seperti ini kebijakan perdagangan Internasional semakin kabur sehingga menghambat investasi.

Sri Lanka adalah kasus ekstrim di mana peningkatan hutang menjadi tidak berkelanjutan dan ekonomi kehilangan akses ke pasar modal global sehingga menyebabkan gagal bayar pada kewajiban eksternalnya. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan dan kertakar atau rantai pasokan akhirnya berkontribusi pada fragmentasi ekonomi yang menunda pemulihan ekonomi dan memperburuk jaringan parut daripada pandemi di Asia. Selama pertumbuhan ekonomi melemah, tekanan inflasi semakin meningkat hal ini didorong oleh lonjakan dalam biaya pangan maupun energi akibat perang dan sanksi yang akhirnya semakin menekan kaum miskin dan rentan sehingga yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana menjaga rumah tangga miskin dan rentan untuk paling tidak mampu mengatasi mengurangi konsumsi dan memperkecil kemungkinan kerusuhan sosial.

Untuk menghadapi hal tersebut maka kebijakan fiskal perlu diperketat hal ini untuk melengkapi upaya moneter yang mencoba untuk menekan angka inflasi di saat yang sama transfer fiskal memiliki target utama untuk mendorong dan mendukung orang-orang rentan terhadap guncangan baru terutama terkait dengan energi tinggi dan harga pangan dukungan fiskal ini haruslah bersifat netral dari anggaran. Dan ditandai dengan meningkatkan pendapatan baru atau reorientasi anggaran untuk menghindari pertambahan utang.

Kemudian menjalankan solusi kolaborative global dan regional untuk mengurangi ketidakpastian kebijakan perdagangan sekaligus untuk menekan pembatasan perdagangan yang merusak dan menghindari skenario fragmentasi ekonomi sehingga dapat memutus rantai pasokan. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Karenanya reformasi ekonomi selama dua hingga tiga tahun kedepan harus berfokus untuk meningkatkan pasokan agregat guna menekan angka inflasi serta mengatasi tantangan jangka panjang seperti mengatasi perubahan iklim, pengembangan sumber daya manusia dan juga untuk mendukung SDGs dalam meningkatkan transisi hijau serta mempromosikan digitalisasi.

Singkatnya Indonesia perlu untuk menaikkan suku dengan cepat karena inflasi meluas ke harga inti yang mengecualikan kategori makanan dan energi yang lebih mudah berubah untuk mencegah spiral ekspektasi inflasi dan upah yang kemudian akan membutuhkan kenaikan yang lebih besar untuk diatasi jika dibiarkan tidak terkendali pada saat yang sama. Maka suku bunga lebih lanjut akan menekan anggaran untuk konsumen perusahaan dan pemerintah yang menanggung utang besar selama pandemi.

Bank Sentral Indonesia harus mulai mengurangi ukuran neraca dan bergerak lebih jauh menuju normalisasi kebijakan karena harga yang stabil merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan adanya risiko besar pada prospek inflasi yang cenderung terus meningkat maka BI harus terus melakukan normalisasi untuk mencegah tekanan inflasi yang semakin berakar.

Memang benar bahwa kebijakan moneter tidak akan serta merta dapat menyelesaikan kemacetan yang terjadi di akibat pandemi yang tersisa dalam rantai pasukan global dan karena adanya gangguan dalam pasar komoditas akibat perang yang terus berkobar di Rusia dan Ukraina ditambah lagi dengan adanya gesekan antara Cina dan Amerika semakin memperparah geopolitik dan geoekonomi di Asia. Namun dengan peningkatan suku bunga maka, inflansi dapat ditekan dan pemerintah akan memiliki cukup waktu untuk mempersipakna jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan dengan “mengorbankan” masyarkaat menengah ke atas.